Ajakan untuk golput salah siapa?

Pemilihan umun (Pemilu) masih sepuluh bulan lagi, tetapi aroma tidak sedap sudah terasa saat ini, mulai dari verifikasi parpol peserta pemilu yang molor, dana pemilu yang belum cair dari Departemen Keuangan ke rekening KPU sampai ancaman untuk melakukan golput pada pemilu 2009 nanti.Ancaman dan ajakan untuk golput datang dari tokoh sekaliber Gusdur jika KPU tidak benar-benar menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil, hal ini terkait dari kinerja beberapa KPUD dalam penyelenggaraan pilkada dibeberapa daerah.

Golongan Putih dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah halal, memilih atau tidak memilih adalah pilihan terbuka bagi setiap orang. Malah di negeri kita ini golput bebas disosialisasikan dan digembar gemborkan.

Melihat hasil pilkada dibeberapa daerah tingkat partisipasi warga dalam ikut mencoblos ke TPS semakin berkurang. Jika kita mengacu pada pemilu pertama era reformasi pada tahun 1999 saat pemerintahan presiden BJ.Habibie partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya hampir mencapai angka 95 persen, dibanding pemilu terakhir tahun 2004 saat pemilihan langsung presiden, angka partisipasi menurun menjadi hanya 77 persen. Begitu juga dengan pilkada di beberapa daerah yang jumlah penduduknya besar, seperti Sumatera Utara, angka golput mencapai hampir 35 persen demikian juga dengan pilkada Jawa barat angka partisipasi warga hanya sekitar 64 persen saja.

Golput atau tidak memilih itu merupakan salah satu sikap yang menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Dengan banyaknya golput, maka bisa dijadikan bahan koreksi bagi perbaikan sistem pemilu di masa mendatang. Yang mengkhawatirkan jika banyak masyarakat golput karena faktor tingkat kesadaran politik yang tinggi, sebab akan mengurangi legitimasi hasil pemilu.

Apakah ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini? hanya pemerintah yang bisa menjawab dan menafsirkannya.
Semoga pemerintah bisa cepat tanggap dengan situasi saat ini. Agar hasil pemilu 2009 nanti lebih legitimed, Aminn

MP-20-06-2008