KPU melancong ke luar negeri

Setelah polemik pembelian mobil dinas baru untuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlalu, kini KPU membuat polemik baru lagi yaitu akan melakukan kunjungan ke 14 negara dalam rangka sosialisasi dan supervisi panitia pemilihan luar negeri. Padahal ada empat tahapan pemilu di dalam negeri yang tidak berjalan secara optimal, antara lain penyelenggaran kampanye parpol peserta pemilu, pendaftaran caleg parpol dan anggota DPD serta penyusunan daftar pemilih. Semua ini terkendala karena masalah dana, jadi sosialisasi di dalam negeri saja masih belum tuntas kok malah melakukan sosialisasi di luar negeri?. Seharusnya KPU lebih bisa berhemat dalam kondisi saat ini, karena alokasi anggaran dana sebesar Rp. 6.6 Triliun yang diusulkan, baru Rp. 4 Triliun yang sudah dicairkan pemerintah.

Sebaiknya KPU lebih bisa memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada jika memang harus melakukan sosialisasi dan supervisi untuk panitia pemilu luar negeri, selain lebih efisiensi, anggota KPU juga bisa lebih konsentrasi menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu yang belum maksimal di dalam negeri. Mungkin juga KPU bisa berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, bagaimanapun panitia pemilu luar negeri adalah dibawah komando Deplu. Kita mengetahui ada sekitar 13 juta penduduk Indonesia diluar negeri yang berpotensi sebagai pemilih pada pemilu 2009 yang akan datang, tapi tidaklah berarti jika dibanding jumlah pemilih didalam negeri sendiri jika tahapan dan proses pemilu tidak berjalan dengan semestinya.

Melihat kondisi ini, KPU seharusnya lebih bijak untuk membatalkan kunjungan ke 14 negara tersebut, selain penghematan anggaran juga lebih berfokus terhadap proses tahapan pemilu didalam negeri, sehingga jadwal yang sudah direncanakan semula berjalan semestinya. Dan yang terpenting lagi kinerja KPU yang selama ini dipertanyakan bisa sedikit demi sedikit terangkat dan bisa menambah kepercayaan masyarakat.


MP-3 Sep-2008